Jumat, 12 Desember 2014

Lahan Perkebunan diserobot PT. RAPP, masyarakat Kelurahan Teluk Belitung datangi Kantor Bupati

Tags



 
JMGRiau.blogspot.com, Pulau Padang- Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau datangi kantor Bupati jalan Dorak Selatpanjang, Rabu (10/12). Kehadiran masyarakat Teluk Belitung kali ini merupakan langkah yang diambil guna mendapat jalan keluar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas partisipatif antara Wilayah Teluk Belitung dan konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang Sejumlah warga Teluk Belitung merasa resah. Pasalnya lahan-lahan perkebunan mereka digarap oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Mereka meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti segera membantu mengatasi itu.
 "Masyarakat kami sangat resah. Soalnya kebun-kebun kami sudah digarap oleh PT RAPP. Bahkan sudah dibuat kanal diatas kebun kami. Sementara surat yang kami kirim ke Pemkab Meranti terkait pengaduan persoalan tersebut tak kunjung dibalas," ungkap Ketua LAMR Kecamatan Merbau, A Gafar.
Rapat itu sendiri dilaksanakan untuk membahas persoalan pengaduan sejumlah warga di Kelurahan Teluk Belitung yang mengeluhkan lahan perkebunannya digarap perusahaan HTI tersebut. Rombongan warga Teluk Belitung tersebut dipimpin oleh Camat Merbau, Wan Abdul Malik, Kapolsek Merbau, AKP Syahrudin Tanjung, Danramil 12 Merbau, Hasan Ibrahim, LurahTeluk Belitung, Kamsiatun S Hum dan sejumlah warga Teluk Belitung yang kebunnya telah digarap oleh PT RAPP.
Rapat dipimpin oleh Asisten I Setdakab, Syafil Nawawi didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), H Yulizar S Sos MSi.
Camat Merbau, Wan Abdul Malik. Dia mengatakan bahwa pihak RAPP suah membangun kanal di lahan milik masyarakat. Oleh karena itu dia meminta kepada Dinas Kehutanan agar dapat turun ke Merbau, sehingga secara teknis dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut sejak awal.

Kapolsek Merbau, AKP Syahrudin Tanjung bahwa dalam dua kali kunjungan tim dari Kabupaten bersama Upika Merbau beberapa waktu lalu sudah pernah melihat langsung batas wilayah Desa Bagan Melibut dengan Kelurahan Teluk Belitung. Namun saat ini batas tersebut sudah digarap oleh RAPP. "Saya sudah capek menahan masyarakat. Jadi bukan berarti kita tidak melihat legalitas RAPP, tapi melihat kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan masyarakat," tegas Kapolsek Merbau.

Kabid Kehutanan, H Suemi yang hadir kemarin menungkapkan bahwa Izin RAPP melalui SK 180 tersebut terjadi tumpang tindih dengan areal Desa. "Jadi tim terpadu bisa memberikan solusi nantinya. Sebab lahan tersebut tumpang tindih antara lahan RAPP melalui Izin 180/Menhut-II/2013 dan lahan masyarakat," katanya.
Asisten I Setdakab, Syafril Nawawi berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Yang pasti jika saat ini telah didengar masukan dari satu pihak masyarakat bersama UPIKA Merbau, maka diagendakan selasa (16/12) nanti rapat kembali dilakukan dengan menghadirkan pihak Perusahaan.
  
Sementara itu Koordinator Wilayah kabupaten Kepulauan Meranti Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Syahrudin, ditempat terpisah saat dihubungi via Hand Phon memberi tanggapan bahwa persoalan tapal batas ini merupakan ranahnya Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan solusi, terkait tumpang tindih lahan dan indikasi penyerobotan lahan garapan masyarakat ini merupakan bukti bahwa PT. RAPP dalam oprasionalnya banyak menimbulkan persoalan mulai dari legalitas perizinan maupun oprasionalnya di lapangan.
Ini sangat tidak sejalan dengan komitmen RAPP dalam pengelolaan hutan secara lestari atau SFMP (Sustainable Forest Management Policy). Seharusnya dengan komitmen tersebut mereka (RAPP) lebih menghormati hak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga segala sesuatunya terkomunikasi dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat apa lagi sampai meresahkan masyarakat.
Kemudian persoalan yang ada akibat oprasional RAPP di Pulau Padang tidak cukup dengan inclav, kemitraan atau dengan program tanaman kehidupan. Secara menyeluruh perizinan IUPHHK-HTI di Pulau Padang harus di tinjau ulang, karena dari awal sudah bermasalah, ini merupakan wewenang pemerintah pusat, namun Pemkab Kepulauan Meranti juga harus proaktif dalam mendorong hal ini agar menjadi prioritas di pusat. Jika tidak maka Pemkab akan terus dipusingkan dengan persoalan konflik lahan ini.(rls)


EmoticonEmoticon