Minggu, 23 November 2014

HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI), bumerang pemerintah yang menghantam rakyat

Tags



Dari waktu ke waktu persoalan yang timbul dari kebijakan pemerintah dalam menerbitkan IUPHHK-HTI di Hutan dan Lahan Gambut semakin kronis. Berbagai persoalan dari mulai konflik tenurial, dan sosial terus mengakar dimasyarakat. Seperti konflik yang terjadi di Desa Bagan Melibur Pulau Padang antara masyarakat dengan PT. RAPP dari grup APRIL dan PT.ARARA ABADI dari grup APP yang terjadi di Desa Bukit Kerikil Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis baru-baru ini.  

Walaupun APRIL (Asia Pacifik Resources International Holdings Ltd) dan APP (Asia Pulp and Paper) sudah mengumumkan ke dunia internasional tentang komitmen mereka untuk pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan ternyata ini tidak membuat adanya perubahan yang lebih baik dalam aktifitas usahanya di lapangan, terutama yang bersentuhan dengan hutan dan lahan gambut serta masyarakat yang ada didalam maupun disekitar areal kerja mereka. Masih banyak konflik yang terjadi, penebangan hutan alam dan pengrusakan  gambut. Perampasan atas tanah-tanah masyarakat masih terus terjadi di lapangan.

Foto: JMGR. Hutan gambut yang dibelah oleh aktifitas kanalisasi perusahaan HTI di Pulau Padang

HTI yang oleh pemerintah diharapkan mampu mengangkat perekonomian dan kesejahteraan malah menjadi bomerang yang menghantam kehidupan masyarakat menjadi miskin dan kehilangan sumber kehidupan. Hutan Gambut yang dulunya sebagai tempat bergantung hidup kini berganti dengan hamparan monokultur akasia, sungai alam yang dulu tempat mencari ikan dan sarana transportasi kini rusak dan tercemar, inilah fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Di sisi lain, ekspansi besar-besaran oleh perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah menjadi penyebab timbulnya konflik-konflik di daerah yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Hal ini terjadi karena tumpang tindih lahan, penggusuran, menyempitnya ruang kelola masyarakat dan rusaknya ekosistem hutan dan lahan gambut yang merupakan tempat bergantung hidup bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga menjadi permasalahan yang kompleks.


Lemahnya penegakan hukum dalam hal konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan konflik sosial menyebapkan persoalan menjadi berlarut-larut. Pemerintah seharusnya lebih serius dan fokus dalam menyikapi hal ini, memberikan solusi terbaik dari seluruh aspek yang ditimbulkan akibat perizinan HTI.

Pemerintah harus sadar, bahwa pengelolaan hutan dan lahan gambut yang mengedepankan kearifan lokal lah yang seharusnya didorong, dimana ini juga harus diiringi dengan pembenahan dan peran sentral pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat serta perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut.(ie)


EmoticonEmoticon