Jumat, 15 November 2013

JMGR Nilai RSPO Gagal Menjaga Komitmen Industri Sawit Berkelanjutan


                                       Ket Foto : JMGR Saat melakukan aksi di Medan, Selasa (12/11/2013)


PEKANBARU, utusanriau.com - Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), selama ini telah gagal dalam menjaga komitmen sawit yang berkelanjutan.

Tidak adanya komitmen tersebut ditandai dengan RSPO seakan-akan tutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Misalnya, saja yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babusalam dengan PT. Jatim Jaya Perkas milik Wilmar Group, yang tidak kunjung merealisasikan pola Kredit Kepada Koperasi untuk Anggota (KKPA)nya, tidak mempekerjakan tenaga kerja tempatan, dan Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan yang dirampas tanah adatnya yang dilakukan oleh PT. Asiatic Persada yang juga milik Wilmar Group dimana Wilmar itu sendiri adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Jendral JMGR, Isnadi Esman,Kamis (14/11/2013)."PT Jatim Jaya Perkas tidak komitmen menyelesaikan konflik dengan masyarakat terutama tidak terealisasinya pola KKPA secara penuh dan tidak menjalankan program CSR," katanya.

Menurutnya masyarakat adat dan lokal dengan ekonomi lemahlah yang berada di dalam maupun di sekitar hutan dan lahan gambut adalah pihak yang paling terpengaruh dengan masifnya ekspansi sawit. Seperti luasnya daerah dataran rendah berupa wilayah gambut yang rawan banjir, dan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian dan sumber-sumber kehidupan yang ada di hutan dan lahan gambut.

Dengan situasi ini JMGR menganggap bahwa penyelamatan wilayah hutan dan lahan gambut merupakan kondisi darurat yang harus menjadi konsen serius bagi semua pihak untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan wilayah hutan dan lahan gambut, dan mengevaluasi izin-izin dan pelaksanaan pemanfaatan wilayah gambut yang dilakukan dalam skala raksasa dan didominasi oleh perusahaan sektor sawit.

Menyikapi hal tersebut Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) dan Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan serta SERBUNDO (Buruh) tidak tinggal diam dalam agenda pertemuan tahunan RSPO ke 11 di Hotel Santika, Medan-Sumut 12 November 2013 lalu mengadakan aksi damai bersama buruh dan tani.

"Aksi kritisi yang kita lakukan ini mendesak agar RSPO dan anggotanya untuk segera memberikan teguran kepada anggota RSPO yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan Industri sawit yang berkelanjutan," lanjutnya.

Ketika itu JMGR juga meminta menunda memberikan sertifikat RSPO kepada calon perusahaan angotanya dan mencabut sertifikat RSPO anggotanya yang bermasalah dengan masyarakat sekitarnya, melakukan revisi-revisi terhadap standar RSPO, sehingga tidak ada celah perusahaan yang menjadi anggotanya untuk mengabaikan tanggung jawab berkelanjutan sosial dan perbaikan terus menerus, serta menerapkan mekanisme teguran dan sanksi yang jelas terhadap anggota yang melanggar.
    
Selain itu, meminta agar menuntaskan permasalahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Kabupaten Rokan Hilir dan Suku Anak Dalam (SAD) Jambi (Exs Wilmar) dan memberikan sangsi kepada Anggota RSPO yang tidak menjalankan program CSR-nya serta menerapkan prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

"Aksi kita saat itu diterima dan bertemu dengan Darrel Webber (Secretary General RSPO) dan Desi Kusumadewi (RSPO Indonesia Director) dan ini pihak RSPO berjanji akan membahas secara kritis apa yang disampaikan oleh JMGR. Tapi, kita harapkan bukan hanya sekedar janji tapi apa yang menjadi harapan kita ini bisa dilakukan oleh RSPO," ujarnya.

Seperti diketahui RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit, yakni, produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial. RSPO bersama para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan.

Menurutnya praktik buruk ekspansi sektor perkebunan sawitlah yang berujung pada kerusakankerusakan lahan gambut terutama lahan gambut di Riau. "Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), terus melakukan pemantauan terhadap lajunya degradasi yang disebabkan oleh alih fungsi hutan dan lahan gambut untuk pekebunan sawit,"tambahnya.

Menurutnya di Indonesia wilayah hutan dan lahan gambut memiliki luas lebih kurang 20 Juta hektar atau setara dengan 50% luas lahan gambut tropis di seluruh dunia yang luasnya mencapai 40 Juta Hektar. Total lahan gambut Riau 4,04 juta hektar atau sektiar 48% dari total wilayah Riau. Bahkan hamparan gambut di Riau  itu merupakan 56% dari total gambut di Sumatera. Dari 4,04 juta hektar itu sekitar 60% sudah rusak yang disebabkan praktik buruk ekspansi sektor perkebunan sawit.

Hal ini menyebabkan emisi gas rumah kaca (green house gas) meningkat secara drastis dan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Data tiga tahun terakhir (2009 - 2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta Ha), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi. Kini sisa hutan alam Riau hanya tersisa 2.005.643.56 hektare (2,005 juta Ha) atau 22,5 persen dari luas daratan Riau.

Selain dari dampak perubahan iklim tersebut konflik berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan menjadi satu hal yang miris, dari tahun ketahun konflik lahan yang sebagian besar terjadi di wilayah hutan dan lahan gambut kerap tidak terselesaikan secara baik. Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini saja perusahaan atau instansi yang berkonflik dengan masyarakat dibagi menjadi beberapa grup yaitu, Duta Palma, Torganda, Sinar Mas, Wilmar, Surya Dumai, Ganda Group dan beberapa grup besar lainya yang bergerak di sektor sawit.

"Untuk itulah kita meminta RSPO yang  merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan," tutupnya. (ur1)

Link: http://utusanriau.com/news/detail/18886/2013/11/14/jmgr-nilai-rspo-gagal-menjaga-komitmen-industri-sawit-berkelanjutan#.UoWa1Cen6qc


EmoticonEmoticon