Rabu, 02 Oktober 2013

Gambut Riau dalam Bahaya



Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) meminta pemerintah agar patuh terhadap peraturan kawasan hutan lindung.

Dimana saat ini peraturan tersebut terkesan dinomorduakan dengan adanya trend investasi berbasis lahan yang merambah hingga ke lahan gambut dan menyebabkan lahan ini semakin sempit. Bukan saja semakin sempit, namun hal ini membuat banyak dapak-dampak negatif yang terjadi seperti berdampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem gambut. Demikian disampaikan Sekjen JMGR, Isnadi Esman, Selasa (1/10).

Menurutnya hutan gambut di Riau sudah benar-benar terancam. Setidaknya selama kurun waktu 5 tahun antara tahun 2002-2007 saja di Provinsi Riau telah kehilangan sekitar tutupan hutan alam seluas 1.044.044 hektar.

"Hutan alam yang tersisa di Riau tahun 2007 saja seluas 2.478.734 hektar. Kemudian sekitar 65 persen merupakan hutan gambut. Selama tahun 2002-2007 Riau telah kehilangan hutan gambut 19 persen," katanya.

Kehilangan lahan gambut salah satu penyebab diantaranya, pembukaan lahan rawa hutan gambut untuk perkebunan seperti sawit. Terlebih di Riau terdapat dua perusahaan pabrik kertas atau pulp dan menjamurnya perkebunan sawit skala besar di Riau.

"Hal ini merupakan hal yang besar merusak hutan gambut yang ada di Riau," katanya.

Kerusakan-kerusakan tersebut dipicu karena adanya praktek-praktek investasi di sektor kehutanan yakni, hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Rusaknya lahan gambut ini begitu besar dampak-dampak yang ditimbulkan. Misalnya, pemahaman tentang fungsi penyerapan karbon dari gambut yang jika rusak akan mendorong pemanasan global.

"Rusaknya gambut serta ekosistemnya akan menjadi bencana. Contohnya, perkebunan sagu di Pulau Padang, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Jika kanalisasi dibiarkan terus oleh perusahan-perusahaan maka produksi sagu dan tanaman lain di tempat-tempat tersebut akan mengalami penurunan drastis," paparnya.

Bukan hanya itu saja, tapi JMGR juga mencatat sekitar 62 desa di Riau yang berkonflik dengan perusahaan. Misalnya saja perampasan lahan, akses masyarakat ke dalam hutan yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan serta tapal batas.

"Konflik ini tiap tahunnya meningkat. Karena pengabaian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, perebutan lahan antar masyarakat, hilangnya mata pencarian. Kemudian ganti rugi lahan yang tidak sesuai dengan harapan termasuk juga kesepakatan yang tidak direalisasikan perusahaan," lanjutnya.

Hal ini juga mendorong adanya mafia-mafia tanah. Beberapa upaya juga sudah dilakukan JMGR. Misalnya menjalankan program pelatihan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap gambut.

"Namun, hal itu tidak cukup. Perlu adanya peran pemerintah kita menangani hal ini. Jangan memberikan izin mudah pada dasar mengizinkan sesuai aturan. Namun, faktanya di lapangan tidak ada. Ada dijelaskan Kepres 32 tahun 1990 tentang kawasan lindung," tutupnya. (dan)

Sumber: Dari Riau.com





EmoticonEmoticon