Rabu, 02 Oktober 2013

Aparat Tidak Serius Tangani Perusak Rawa Gambut

Tags



Pekanbaru, Aparat berwenang dinilai tidak serius menangani kasus hukum pengusaha atau pihak-pihak yang merusak rawa gambut di Provinsi Riau hingga kehilangan tutupan hutan alam seluas 677.190 hektar.

"Bila tidak ada penindakan hukum, maka rawa gambut terus berkurang dan berdampak terhadap lingkungan," kata Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau Isnadi Esman di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Ismadi bahwa pihak Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) mencatat terdapat sebanyak 62 desa dan warga konflik dengan perusahaan, maka tentunya butuh penyelesaian hukum.

Sedangkan konflik tersebut umumnya berupa perampasan lahan, akses masyarakat maupun soal tapal batas dalam hutan yang biasa dimanfaatkan untuk kehidupan.

Dari hasil pemetaan JMGR bahwa ada 22 titik di wilayah gambut Riau konflik dengan perusahaan pada areal seluas 272.063 hektar.
       
Dia mengatakan penyebab konflik karena tumpang tindih hak penguasaan sumber daya lahan, tidak adanya sosialisasi tentang rencana perusahaan atau dikenal dengan prinsip perseteruan tanpa paksaan atas dasar informasi awal.

Selain itu, diabaikannya hak warga dalam pengelolaan sumber daya alam, perebutan lahan antarmasyarakat, serta ganti rugi lahan yang tidak sesuai harapan sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian warga.

Namun dari konflik itu dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan belum ada penyelesaian hukum hingga akhir tahun 2012.

Bahkan konflik perusahaan dengan warga menyangkut lahan termasuk rawa gambut terus bertambah, yang lama belum selesai, tapi masalah serupa muncul di lokasi lain.

Isnadi mengatakan tingginya konflik karena perusahaan menjanjikan ganti rugi, padahal ganti rugi itu juga menimbulkan konflik pada internal warga menyebabkan lahirnya spekulan tanah.

Akhirnya lahir kelompok tani namun disinyalir kelompok tersebut ada yang fiktif dan menerima ganti rugi dari perusahaan, hal ini yang perlu diusut aparat berwenang.

Pihak pimpinan perusahaan melakukan pendekatan perorangan kepada pihak tertentu seperti kepala desa dan perangkatnya, padahal seharusnya dengan semua warga pengelola lahan.

Pihak JMGR Riau, tambahnya, merasa perlu untuk memberikan pelatihan di bidang hukum karena konflik rawa gambut bukan saja di Riau, melainkan di Jambi dan Sumsel. (Adityawarman)

Sumber: Antarariau.com


EmoticonEmoticon