Jumat, 21 Juli 2017

Menjaga Lahan Gambut, Menjaga Indonesia



Menjaga Lahan Gambut, Menjaga Indonesia

Ditulis oleh: Isnadi Esman

 
                                                                        Doc: Didi Esman, Pulau Padang 2016
(Gambar 1: Hutan Alam Gambut Di Pulau Padang)
Pengalaman panjang pengelolaan ekosistem gambut bagi masyarakat yang memiliki kearifan lokal merupakan modal kehidupan yang mendasar sehingga masyarakat gambut mampu bertahan dengan karakteristik gambut yang sangat rentan. Satu hal yang perlu kita ketahui di masyarakat gambut, jika bisa memilih takdir dimana manusia dilahirkan, barang kali tidak ada manusia yang akan memilih untuk dilahirkan di lahan atau di hutan gambut. Dengan begitu, setiap yang dilahirkan, hidup, tumbuh dan berkembang di lahan gambut, maka adaptasi dan kearifan lokallah yang membuat kemampuan untuk bertahan dengan merawat gambut dan menjadikanya sumber kehidupan.
Kata-kata” fungsi hidrologis dan stabilisasi iklim” pastinya bahasa asing nan aneh serta menjadi kumparan kebingungan untuk dicerna dalam pemikiran masyarakat gambut. Namun, kemahiran bawaan (Baca: Kearifan lokal) dengan berbekal teknologi cangkul dan parang sederhana, masyarakat gambut mampu mengelola dan melindungi gambut selama tahun yang tak terhitung (Belum ada referensi siapa dan kapan pengelola gambut pertama di hutan maupun lahan gambut). 


                                        Doc: JMGR, Pulau Padang 2016
(Gambar 2: Kebun Sagu Rakayat (atas) dan Tumpang Sari Karet dan Nenas (bawah), upaya pemanfaatan lahan gambut dengan tetap menjaga keselarasan alam oleh masyarakat gambut di Pulau Padang)







Kemudian deforestasi dan degradasi gambut terjadi ketika Pemanfaatan dengan sistem alih fungsi total tutupan hutan (konversi) dalam skala bentang alam dan selanjutnya pembuatan kanal-kanal pengeringan yang sangat massif adalah pendekatan pengelolaan ekosistem gambut yang telah mengabaikan prinsip-prinsip perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ramah lingkungan selama beberapa dekade belakangan ini.


Doc: Didi Esman, Pulau Padang, 2015
(Gambar 3: Penebangan Hutan Alam dan Penggalian Kanal di Gambut)

Dampak besar dan penting lanjutannya adalah subsidensi atau penurunan permukaan tanah dengan taksiran rata-rata pertahunnnya 5 cm (Hooijer et al 2010). Sedangkan untuk gambut kepulauan seperti Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti, subsidensi terjadi hingga 9-10 cm setiap tahunnya (Riset JMGR, 2014). Sedangkan konversi berlebih yang di lakukan oleh sektor bisnis di Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdampak menurunya kualitas air yang berimplikasi pada kekeringan dan menurunya kualitas dan kuantitas sagu yang dihasilkan oleh Rumbia (metroxylon spp) sebagai komoditi unggulan masyrakat. 


                                           Doc: JMGR, Pulau Padang, 2014
(Gambar 4: Penurunan Permukaan Tanah (Subsidensi) 9-10 cm/tahun dapat di lihat dari pondasi bangunan yang mencuat ke permukaan tanah)

Menjaga dan memanfaatkan gambut secara arif adalah hal yang sangat realistis dan mampu dilakukan, ketika gambut masih dalam keadaan sebagai mana takdirnya, basah, berpaludikultur dan tidak direkayasa. Merekayasa gambut merupakan titik mula kehancuran ekosistem gambut. Rekayasa mulai terjadi ketika kanal-kanal dibangun dilahan gambut, rekayasa mulai terjadi ketika akar-akar meranti, punak, leban, jelutung, geronggang, kempas dan ratusan jenis tanaman gambut tercerabut dan digantikan dengan bibit-bibit akasia dan sawit yang berasal dari tanah yang sama sekali tak dikenal oleh masyarakat gambut.
Semua rekayasa itu harus di bayar mahal ketika Kebakaran Hutan dan lahan tahun 2015 berdampak kerugian Rp. 220 Triliun, 5o4.000 orang menderita sakit, dan bahkan 2,6 Juta Hektare hutan mengalami kerusakan (setkap.go.id, 2017). Dan yakin angka-angka tersebut belum sepadan dengan masih adanya ratusan bahkan ribuan jiwa-jiwa yang terpapar dampak Karhutla yang tidak terdata, mereka jiwa-jiwa masyarakat gambut yang berada di dalam, disekitar dan bahkan beberapa meter saja dari hutan dan lahan gambut yang hangus terbakar. 


                                  Doc: Istimewa, Pulau Padang 2015
(Gambar 5: KARHUTLA Menghanguskan Ribuan Hektar Kebun Sagu dan Karet Masyarakat)

Berlatar belakang pada situasi itu,Pemerintah bersikap dengan lahirnya Badan Restorasi Gambut (BRG) di republik yang masih kita cintai ini. Akankah itu menjadi solusi nyata? PASTINYA TIDAK!, jika tanpa kerja-kerja kongkrit, jika tanpa didukung banyak pihak, jika tanpa menempatkan masyarakat gambut sebagai bagian penting dalam upaya restorasi. Apa lagi tanpa ada semangat dan keinginan untuk menjaga.
Saat ini, masyarakat gambut masih meletakkan semangat “Menjaga” lahan gambut bagai tahta tertinggi yang pantas untuk dijunjung, karena disitulah letak harapan disitu pula bergantung masa depan. Harapan untuk kembali melihat gambut yang basah, ikan-ikan yang banyak, meranti dan punak yang rimbun tempat lebah madu bergantung, harapan untuk bagai mana sumber-sumber kehidupan kembali membaik, setelah lama terampas dan tercerabut.
Tanpa semangat untuk menjaga, maka bukan hanya masyarakat gambut yang akan kehilangan pulau-pulau gambut dan sumber-sumber kehidupan, bukan hanya jiwa-jiwa tak berdosa yang akan terkena ISPA dan kehilangan nyawa. Namun, kita semualah yang akan kehilangan INDONESIA.

“Lindungi gambut, selamatkan kehidupan, gambut terjaga masyarakat sejatera”
#ayojagagambut #lahangambut #pantaugambut  #gambutmasadepan



video





Read More

Minggu, 14 Desember 2014

Inovasi Sederhana dalam Memanfaatkan Air Gambut



Sistem penyaringan air gambut dengan menggunakan metode grafitasi dan zig-zag flow

 JMGRiau.blogspot.com, Pekanbaru- Hidup di daerah pesisir dan pulau-pulau yang berlahan gambut menjadi sebuah tantangan berat yang harus dihadapi masyarakat lokal untuk bertahan hidup, mulai dari pengelolaan lahan yang kurang subur dibandingkan dengan tanah mineral, bahkan ancaman yang selalu mengintai jika lahan gambut tersebut rusak. Tetapi lebih dari satu abad masyarakat yang tinggal di daerah lahan gambut telah menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan hidup dan mengelola lahan gambut dengan kearifan lokal menjadi lahan-lahan perkebunan yang menjadi tumpuan mereka hingga saat ini.
Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pulau berlahan gambut adalah sulitnya mendapatkan air bersih, selama ini masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jadi jangan heran bila kita lihat disetiap rumah di daerah pulau berlahan gambut banyak menyediakan tempat tadahan air hujan, mulai dari tempayan batu, drum plastik bekas chemical, dan tangki fiber. Sementara air hujan bukanlah air yang bagus untuk dikonsumsi, tetapi masyarakat tidak punya pilihan selain bergantung pada air hujan. Namun permasalahan lain timbul disaat musim kemarau tiba, ketika ketersedian air hujan habis dan musim kemarau masih panjang. Jika sudah seperti ini, masyarakat tetap mengandalkan air gambut untuk memenuhi kebutuhan airnya mulai dari mandi, mencuci, masak, bahkan untuk air minum. Air gambut yang berwarna seperti air teh yang pekat menjadi masalah tersendiri saat untuk mencuci pakaian, terlebih lagi pakaian yang berwarna putih. Sementara jika direbus untuk air minum, air gambut menimbulkan rasa yang sangat asam karena air gambut mempunyai kadar keasaman yang sangat tinggi. Sebagian masyarakat yang mampu sudah banyak yang mencoba membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, namun hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena daerah pesisir dan pulau-pulau dengan lahan gambut yang dikelilingi oleh laut, membuat air tanah dengan kedalaman 30-50 meter sudah dipengaruhi oleh air laut. Sehingga air yang dihasilkan dari sumur bor rata-rata asin seperti air laut.
Menyikapi permasalahan tersebut, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama dengan pihak Universitas Riau yang dipimpin oleh Dr. Ady Prayitno ( Dosen Teknik UR) melakukan riset untuk membuat alat dan cara sederhana untuk proses penyaringan air gambut sehingga menghasilkan air bersih. Dengan peralatan sederhana ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di daerah gambut bisa belajar dan mampu membuat peralatan tersebut dengan harga yang murah. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air hujan untuk kebutuhan air bersihnya. 
Dr. Ady Prayitno saat menjelaskan teknik penyaringan air gambut kepada masyarakat Desa Sungai Tohor.

Sampel air gambut dan sampel air yang telah melalui proses penyaringan
Untuk itu pada tanggal 03 sampai tanggal 05 Desember 2014 yang lalu, Tim dari Universitas Riau yang dipimpin oleh Dr. Ady Prayitno bersama Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) memberikan pelatihan dan penjelasan tentang teknik penyaringan air gambut di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Alat penyaringan tersebut terdiri dari beberapa buah tabung yang terbuat dari potongan pipa yang didalamnya berisi pasir, kerikil, dan karbon aktif yang disusun dengan teknik tertentu sehingga menjadi sebuah alat penyaring. Oleh Dr. Ady Prayitno sistem penyaringan ini diberi nama “Sistem Penyaringan Air Gambut Dengan Menggunakan Metode Grafitasi dan Zig-zag Flow”.(AS)
Read More

Sabtu, 13 Desember 2014

Serobot Lahan Masyarakat, Koperasi Meranti Mas dilaporkan ke Polres Pelalawan dan Ombudsman RI


Perwakilan masyarakat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk menyampaikan tembusan surat yang dikirim ke Polres Pelalawan dan membicarakan banyak hal yang ada di Teluk Meranti
Perwakilan Masyarakat Teluk Meranti mendatangi Kantor Ombudsman RI perwakilan Riau
JMGRiau.blogspot.com, Teluk Meranti, Pelalawan- Hari ini 10 Desember 2014, perwakilan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti menyurati Polres Pelalawan terkait dengan belum adanya tindak lanjut atas aktifitas penyerobotan Koperasi meranti Mas dilahan masyarakat seluas 600 ha di Suak Tunggul Kelurahan Teluk Meranti.
“Surat ini kami buat berdasarkan atas tanggapan Bapak Kapolsek Teluk Meranti pada hari Rabu Tanggal 24 September 2014 ketika masyarakat melakukan aksi protes di areal yang digarap Koperasi Meranti Mas, beliau mengatakan tidak ada aktivitas di lahan sengketa yang terletak di Suak Tunggul Kelurahan Teluk Meranti sebelum ada penyelesaian dengan masyarakat. Tetapi kenyataannya saat koperasi itu masih melakukan aktivitas di lahan tersebut, sementara legalita perizinan koperasi ini tidak jelas dan tidak pernah ada sosialisasi di masyarakat alias “abal-abal”. Dan pada hari selasa Tanggal 18 November 2014 yang lalu, perwakilan masyarakat sempat menemui Kapolsek Teluk Meranti dengan tujuan melapor secara resmi tentang penyerobotan lahan dan pengrusakan jembatan yang dibuat masyarakat di areal yang berkonflik, tapi Kapolsek Teluk Meranti tidak bisa menerima laporan tersebut dengan alasan Polsek Teluk Meranti belum depenitif". ungkap Efendi masyarakat Kelurahan Teluk Meranti.

Karena merasa laporan ke Polsek Teluk Meranti tidak ditanggapi, maka kami atas nama masyarakat Teluk Meranti mengadukan masalah ini ke Polres Pelalawan agar konflik antara masyarakat dengan Koperasi Meranti Mas dan juga cukong yang ikut bermain, cepat terselesaikan. Lanjut Fendi.


Surat untuk Polres Pelalawan ini juga ditembuskan ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Polda Riau, Bupati Pelalawan dan Lembaga NGO/LSM/LBH, Dinas Perkebunan Prov Riau, dan juga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau  agar ini menjadi perhatian bersama. Tembusan Ke Ombudsman disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti dengan mendatangi langsung Kantor Ombudsman Perwakilan Riau yang beralamat di Komplek Mega Asri Green Office Blok A No. 07 Jl. Arifin Ahmad-Pekanbaru dan diterima oleh Bapak Bambang Pratama, SH sebagai Asisten Ombudsman RI. Dalam kesempatan tersebut juga perwakilan masyarakat berdiskusi dengan pihak Ombudsman terkait beberapa persoalan yang ada di Kelurahan Teluk Meranti.
Sementara itu Koordinator Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Kabupaten Pelalawan, Heri Yanto, yang mendampingi perwakilan masyarakat, menanggapi bahwa persoalan ini bertele-tele dan pihak pemerintah dari Kabupaten, Kecamatan dan Lurah seolah-olah melakukan pembiaran terhadap persoalan masyarakat, hal ini terjadi karena adanya indikasi “main mata” antara pengusaha yaitu Koperasi Meranti Mas, cukong tanah dengan pihak-pihak yang seharusnya serius mencari solusi dan penengah atas konflik ini.


Sebelumnya, bertepatan dengan Hari Tani Nasional (HTN) tanggal 24 September 2014 yang lalu ratusan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan-Riau mengadakan aksi protes terhadap Koperasi Meranti Emas yang melakukan pengolahan lahan milik masyarakat seluas lebih kurang 3000 Hektare secara illegal. Aksi ini dilakukan secara damai oleh masyarakat dilokasi kerja Koperasi Meranti Emas tepatnya di Suak Tunggul Kelurahan Teluk Meranti.
Sengketa lahan ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2009, ketika itu pihak koperasi mulai menggali kanal dan merusak gambut untuk ditanamai sawit hingga kini, ini bukan kali pertama masyarakat mengadakan protes terhadap koperasi namun tidak pernah diindahkkan. Koperasi Meranti Emas ini beroperasi tanpa legalitas yang jelas, dan tidak pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Padahal lahan seluas lebih kurang 3000 Hektare tersebut sudah ditunjuk sebagai areal percetakan sawah untuk masyarakat Kelurahan Teluk Meranti sejak tahun 2006 oleh Pemkab Pelalawan. “Penjelasan Fendi masyarakat Teluk Meranti”
Dalam aksi protes ini masyarakat meminta agar Koperasi Meranti Emas tidak lagi melakukan aktivitas dilahan milik masyarakat Kelurahan Teluk Meranti yang terletak di Suak Tunggul, kemudian masyarakat meminta agar seluruh alat berat dan sarana penunjang kerja yang digunakan untuk mengolah lahan tersebut ditarik keluar dalam waktu secepatnya, kemudian masyarakat akan menduduki lahan tersebut apabila pihak koperasi tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Keterangan H.Rusman Tokoh Masyarakat Teluk Meranti.

Read More